HEADLINESRIWIJAYA.COM
LUBUKLINGGAU – Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menanggapi soal isu Nasional terkait penghapusan honorer.
“Saya rasa itu bertahap. Yang jelas bagi pemerintah daerah juga jadi beban,” ujar Nanan.
Sama halnya dengan P3K. Pihaknya mengaku tidak tahu kalau P3K harus dibebankan ke APBD. Dan pihaknya tahu kalau itu akan dimasukan di DAU.
“Sekarang tahu-tahu menjadi beban APBD lagi. Rp11 miliar lebih untuk menanggung. Belum lagi yang ribuan itu,” timpalnya.
Ia sangat menyangkan hal itu. “Kenapa kita terima dulu? Karena harapannya bahwa itu akan ditanggung oleh DAU. Nah kita masih berharap mudah-mudahan tahun depan di tambah oleh DAU. Kita banyak tersedot anggaran daerah,” ungkapnya.
Menurut orang nomor satu di bumi Sebiduk Semare itu, tidak ada daerah yang APBD dibawah Rp1 triliun, apalagi seperti kota Lubuklinggau bisa menyimpan-nyimpan uang di bank.
“Tidak bisa di era sekarang. Kalaupun bisa dulu DOC. Artinya kapan saja dana itu bisa diambil. Tapi tidak mungkin kita bisa deposit,” katanya.
Kata Nanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tidak akan mengulanginya lagi. “Tahun depan tidak ngulang lagi kita P3K. Beban kita. Kalau honorer itukan harapannya, mungkin bertahap bisa saja digantikan oleh P3K ini,” ujarnya.
Kata Nanan, pihaknya menyayangkan P3K itu menjadi beban daerah. “Sudah uang daerah banyak di refocusing, tahu-tahu kita juga harus membebani ini lagi,” imbuhnya.
Haraoan pihaknya, kalau PAD besar maka hal itu mungkin. ” Silahkan. Kalau PAD-nya masih kecil, apalagi APBD dibawah Rp1 triliun, jangan dipaksa seperti itu. Tidak bisa seluruh daerah seperti itu,” pungkasnya(*)
