Headlinesriwijaya.com
Bukittinggi-Pengiat Disabilitas Kota Bukittinggi, Dedi Fatria meminta kepada Pemko Bukittinggi untuk lebih serius memperhatikan hak-hak bagi penyandang disabilitas di Kota Bukittinggi.
“Bukittinggi adalah kota yang cukup peduli kepada disabilitas. Butuh perhatian dari pemerintah daerah agar para disabilitas dapat hidup mandiri serta dapat beraktifitas layaknya manusia normal,” kata Dedi Fatria, Senin (31/7).
Ia mengatakan, saat ini di Bukittinggi terdapat beberapa organisasi dan lembaga yang mengurusi penyandang disabilitas.Diantaranya Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan Special Olympics Indonesia (SOIna).
Selain itu juga terdapat sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi disabilitas, seperti SLB Negeri 1 Bukittinggi, SLB Al Ikhlas, SLB YPPA, SLB Al Azhar, SLB Permata Bunda,dan SLB Karakter Mandiri.
“Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bukittinggi lebih kurang sekitar 600 orang. Kita ingin bagaimana mereka bisa mendapatkan pelindungan sosial, akses pendidikan, kesehatan dan lainnya,” ujar Dedi Fatria.
Menurutnya, kegiatan disabilitas yang dilakukan oleh dinas terkait selama ini baru bersifat bantuan lepas saja. Sangat minim kegiatan yang sifatnya pemenuhan hak disabilitas agar mereka hidup lebih mandiri.
Ia menilai, harusnya Bukittinggi memiliki area atau tempat pelatihan khusus untuk para disabilitas agar mereka bisa berkreasi, mengembangkan bakat dan kemampuannya. Dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah bisa melakukan pembinaan secara berkesinambungan.
Untuk itu ia meminta agar pemerintah daerah selalu konsisten menganggarkan kegiatan untuk penyandang disabilitas, baik itu melalui SKPD terkait, organisasi disabilitas, maupun SLB yang ada di Bukittinggi.
“Kedepan kita berharap ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan disabilitas. Tidak menunggu kegiatan ketika ada dana pokok pokok pikiran (Pokir) DPRD baru ada kegiatan disabilitas,” ujar Dedi Fatria, penerima penghargaan dari Gubernur Sumbar sebagai tokoh peduli disabilitas tingkat Sumbar pada 2018 lalu.
Ia juga meapresiasi penghargaan yang diterima Wali Kota Bukittinggi sebagai pemerintah daerah yang peduli dan ramah disabilitas. Penghargaan itu diberikan oleh PPDI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (27/7).
Kita tentu bangga atas penghargaan yang diterima. Ini suatu apresiasi bagi Pemko Bukittinggi yang peduli dan perhatian terhadap penyandang disabilitas,” ucap Dedi Fatria, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Bukittinggi.
Kedepan ulasnya, tentu diharapkan bagaimana Pemko Bukittinggi bisa memberikan perhatian lebih dan perlindungan menyeluruh kepada penyandang disabilitas, karena mereka mempunyai hak yang sama.
“Sebagai penggiat disabilitas dan juga selaku anggota DPRD, dalam beberapa tahun terakhir kita alokasikan dana pokir melalui SKPD terkait untuk kegiatan Disabilitas. Alhamdulillah, lokasi Klinik Pijat Tunanetra yang dahulu kita awali dengan Pokir, alhamdulillah saat ini sudah bisa jalan dengan mandiri, yang lokasinya sekarang berada di Garegeh,” tuturnya.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan, Pemko Bukittinggi selama ini telah memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas berupa penyerahan bantuan dan kemudahan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudahan itu, baik berupa bantuan secara materi maupun secara akses di lingkungan.
“Cukup banyak bantuan untukqq para disabilitas, baik itu kebutuhan hidup maupun ekonomi. Pemko juga telah mengakomodir tenaga pegawai atau ASN yang disabilitas. Sejumlah perkantoran dan juga objek wisata di Bukittinggi telah memliki akses untuk disabilitas atau ramah difabel,” ujar Erman Safar.
Menurutnya, banyak perhatian yang sudah diberikan untuk disabilitas. Namun Pemko Bukittinggi tidak berhenti sampai disini saja. Akan ada terus perhatian untuk mereka yang membutuhkan, termasuk para penyandang disabilitas. ( anasrul )
Komentar