BUKITTINGGI, HEADLINESRIWIJAYA.COM – Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan melalui penerapan Satu Data Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota Bukittinggi, Kamis (29/10).
Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi seluruh perangkat daerah terkait pengelolaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sambutannya, Ibnu Asis menegaskan bahwa ketersediaan data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan daerah.
Menurutnya, penerapan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemko Bukittinggi harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah, sesuai Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
“Dengan diterapkannya Satu Data Indonesia, diharapkan seluruh data yang dihasilkan SKPD selaku produsen data telah terverifikasi, akurat, dan tidak berubah-ubah. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar tersedia satu data yang menjadi pedoman bersama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ungkap Ibnu Asis.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam penyediaan dan pengelolaan data yang akurat serta terintegrasi.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data pemerintahan daerah.
Ade Mulyani menyebutkan, ke depan Pemko Bukittinggi akan menetapkan sejumlah data prioritas yang wajib dikumpulkan secara bersama oleh masing-masing produsen data.
“Kita akan menetapkan data-data prioritas yang harus dikumpulkan bersama oleh produsen data. Sesuai arahan pimpinan, tidak ada satu pun perencanaan yang tidak berdasarkan data. Karena itu, data yang digunakan harus akurat dan selaras agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa penguatan Satu Data Indonesia juga akan didukung pemanfaatan data spasial. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat melihat secara lebih terperinci lokasi dan persebaran berbagai informasi pembangunan di wilayah Kota Bukittinggi.
Pemanfaatan data spasial tersebut dinilai penting untuk memetakan kebutuhan pembangunan, termasuk kondisi infrastruktur serta persebaran angka stunting. Informasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan untuk tahun 2028.
Rakor Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026 ini juga menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Stevi Amanda, selaku Fungsional Perencana Ahli Muda.
Melalui kegiatan ini, Pemko Bukittinggi berharap terbangun kesamaan standar dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menghasilkan data yang berkualitas. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang lebih terukur, transparan, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(rdw/kmf)
