Bukittinggi, HEADLINEERIWIJAYA. COM–Pemko Bukittinggi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di balairung rumah dinas Walikota, Kamis (13/3).
Dalam FKP tersebut, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias meminta masukan niniak mamak dan stakeholder kota untuk menjalankan visi misi Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya.
“FKP ini penting dilakukan sebagai momentum pemerintah daerah untuk meminta masukan dari seluruh stakeholder, mulai dari niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, organiasi masyarakat, lembaga yang ada, hingga perbankan,” kata Ramlan.
Melalui FKP ini umbuhnya, akan ada penguatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan visi misi lima tahun kedepan. Sebab, membahas RPJMD dan RKPD tidak lepas dari visi dan misi kepala daerah.
“Visi misi yang dituangkan merupakan mimpi dari kepala daerah. Kunci untuk berjalan dan suksesnya visi misi ini tentu butuh masukan dari seluruh stakeholder yang dibahas dalam forum konsultasi publik ini,” kata Ramlan.
Ia menegaskan, seluruh SKPD wajib mengetahui batang tubuh dari visi misi Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya. Visi dan misi ini disusun sesuai harapan dari masyarakat. Selaku Wali Kota tentu akan mengambil kebijakan untuk daerah.
Menurutnya, visi misi dan program ungulan Bukittinggi harus bisa berjalan sesuai aturan yang benar. Muaranya adalah bagaimana income per kapita masyarakat naik dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap visi misi dan seluruh program tidak hanya jalan ditempat atau sampai perencanaan saja. Namun semua harus terealisasi dan berjalan dengan maksimal sesuai kewenangan, aturan dan hukum yang berlaku,” ujar Ramlan.
Kepala Bappelitbang Kota Bukittinggi Robby Novaldi menjelaskan, RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan prinsip partisipatif untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.
Menurutnya, keberhasilan RPJMD diukur melalui pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat kemiskinan dan Gini Ratio dengan strategi utama Trisula Pembangunan, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi.
RKPD 2026 menekankan optimalisasi keuangan daerah, efisiensi belanja prioritas, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Melalui FKP, Pemko Bukittinggi mengajak seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan demi mewujudkan Bukittinggi yang Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya,” ujar Robby. (Ridwan/*).
Komentar