HEADLINESRIWIJAYA.COM.
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muba. Wakil Bupati Muba Kyai H. Abdur Rohman Husen melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial RI, Selasa (4/8/2026).
Audiensi tersebut dilakukan untuk mengoordinasikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Muba.
Dalam pertemuan itu, Wabup Muba didampingi Plt Kepala Dinas Sosial Muba H. Deny, SH., M.Si. dan Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muba M. Ridho, ST., M.Si. Audiensi juga dihadiri Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI Afrizon Tanjung.
Wabup Abdur Rohman menyampaikan, Pemkab Muba telah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satu kesiapan utama adalah penyediaan lahan aset pemerintah daerah seluas sekitar 8,1 hektare di kawasan eks Bumi Perkemahan, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu.
Lahan tersebut telah memiliki sertifikat dan berstatus clear and clean. Selain itu, proses land clearing juga telah dilakukan sehingga lokasi dinilai siap untuk memasuki tahapan selanjutnya.
“Seluruh persyaratan sudah kami lengkapi. Sertifikat lahan sudah selesai, land clearing juga telah dilakukan. Saat ini tinggal menunggu survei dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum di Palembang,” ujar Abdur Rohman.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sehingga program tersebut segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Muba.
“Kami berharap Sekolah Rakyat dapat segera hadir di Musi Banyuasin dan mohon dukungan dari Bapak Menteri,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi kesiapan Pemkab Muba dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang merupakan program pemerintah pusat.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut juga dirancang terintegrasi dengan bantuan sosial serta pemberdayaan ekonomi keluarga siswa sebagai bagian dari upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan.
Gus Ipul menyampaikan, Kementerian Sosial akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei terhadap lokasi yang telah disiapkan Pemkab Muba.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei lokasi dan memastikan seluruh persyaratan telah sesuai,” kata Gus Ipul.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat semakin diperluas di berbagai daerah.
“Mudah-mudahan setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki Sekolah Rakyat permanen,” ujarnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pemerintah yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui pendidikan gratis dengan sistem berasrama. Jenjang pendidikan yang dilayani meliputi SD, SMP hingga SMA.
Selain pendidikan formal, siswa juga mendapatkan pembinaan karakter, kepemimpinan, keterampilan dan pendidikan keagamaan. Program ini juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi orang tua siswa.
Kementerian Sosial mencatat, hingga 2025 lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Pada 2026, pemerintah meningkatkan kapasitas program tersebut menjadi sekitar 30.000 siswa di seluruh Indonesia.
Dengan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi yang telah dipenuhi, Pemkab Muba kini menunggu tahapan survei dari pemerintah pusat sebagai bagian dari proses menuju pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Musi Banyuasin. (*)
