KPU Kota Bukittinggi Evaluasi Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024.

Headline Sriwijaya.com

Bukittinggi .-Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU  Bukittinggi Heldo Aura mengatakan Evaluasi  Tahapan  Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ,ini perlu dilaksanakan untuk menelaah dan meneliti kembali terkait pelaksanaan verifikasi calon peserta pemilu tahun 2024 ditingkat Kota Bukittinggi.

“Pemilu Tahun 2024 bukan sekedar pesta demokrasi, namun merupakan kerja-kerja demokrasi yang memfasilitasi kontestasi politik secara legal dan berlandaskan hukum.” Ujar Ketua KPU Heldo Aura saat pembukaan Evaluasi Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2025 di Hotel Roky Selasa (20/12/2022).

Dijelaskan,Verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan, kepengurusan partai politik, keanggotaan partai politik, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada susunan pengurus parpol, dan domisili kantor tetap parpol.

“Verifikasi faktual untuk keanggotaan partai politik menggunakan metode baru yang dilakukan dengan metode Krejcie dan Morgan, serta metode pengambilan sampel sistematis. Tidak seperti pemilu sebelumnya yang menggunakan Sistem Random Sampling (acak).”jelas  Heldo Aura.

Lebih lanjut Heldo Aura mengatakan,Verifikasi faktual dilaksanakan oleh tim verifikator KPU kota Bukittinggi dan dapat di damping oleh Bawaslu Kota Bukittinggi.

Terdapat tiga metode yang dapat diterapkan secara bertahap oleh satuan kerja KPU di wilayahnya yakni Metode verifikator menemui anggota partai politik sesuai alamat domisilinya..

Metode  berkoordinasi dengan petugas penghubung (liasion officer) partai politik untuk mengumpulkan anggota parpolnya yang tidak dapat ditemui untuk dihadirkan di kantor partai politik.
Metode ketiga, dengan melakukan panggilan video (video call) dan rekaman video.

Pada kesempatan itu Ketua Heldo Aura  Pencanangan Integritas KPU Kota Bukittinggi. upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari Reformasi Birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan public

“Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Non Government Organization (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kata Heldo Aura.

Kegiatan Evaluasi Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta  tahun 2024 dikuti utusan OPD.utusan TNI Polri Kejaksaan dan insan Pers.(afif )

Komentar