HEADLINESRIWIJAYA.COM
Jambi – Antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jambi belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga DPRD Provinsi Jambi. Kondisi tersebut dinilai harus segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan maupun konflik sosial di tengah masyarakat.
Beberapa waktu lalu bahkan sempat terjadi keributan akibat kendaraan warga yang terhalang oleh panjangnya antrian di SPBU. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan demi menjaga kondusifitas bersama.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, turut menyoroti persoalan ini. Ia mendorong segera dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menindak para pelansir Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga menjadi penyebab utama kelangkaan solar dan pertalite di berbagai wilayah.
“Saya harap tim segera dibentuk. Saya lihat di berita, Pertamina bersama kepolisian dan Dishub sudah merencanakan tindak lanjut soal ini,” kata Hafiz di Jambi, Rabu (1/10).
Menurutnya, berdasarkan data kuota, pasokan BBM subsidi khususnya solar sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, praktik penyalahgunaan oleh oknum pelansir yang melakukan pengisian berulang serta penimbunan diduga kuat menjadi penyebab kelangkaan di lapangan.
“Subsidi BBM yang begitu besar dari negara seharusnya benar-benar dirasakan masyarakat kecil. Namun kenyataannya, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Hafiz juga meminta Samsat untuk melakukan inventarisasi ulang kendaraan pengguna barcode. Ia menilai, masih banyak kendaraan pelansir yang memanfaatkan celah sistem tersebut.
“Satgas harus melakukan pemeriksaan acak di setiap SPBU terkait kelengkapan dokumen kendaraan. Kalau ada bukti penimbunan, segera ditindak. Itu sudah menjadi ranah aparat penegak hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hafiz menekankan bahwa aparat perlu bersikap tegas karena BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali. Ia juga mengingatkan bahwa sesuai aturan, kendaraan dengan pajak mati tidak boleh lagi menggunakan barcode untuk pembelian BBM subsidi.
Dorongan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut mendapat respon positif dari sejumlah kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari Amri, seorang aktivis pergerakan di Jambi, yang menegaskan bahwa pembentukan Satgas harus segera direalisasikan.
“Ini bukan permasalahan baru. Kita sudah lama menghadapi praktik pelansiran BBM subsidi yang merugikan masyarakat kecil. Maka setiap SPBU wajib diawasi dengan pengawas eksternal, agar tidak ada lagi celah permainan,” ujar Amri.
Ia menambahkan, kehadiran Satgas akan menjadi langkah strategis dalam menjaga ketersediaan BBM subsidi. Menurutnya, BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil sehingga pengawasannya harus benar-benar maksimal.
“Kita dukung penuh jika Satgas ini memang bekerja memberikan efek positif. Ambil langkah secepatnya, jangan hanya sekadar omongan kosong. Satgas harus menjadi garda terdepan dalam memberantas mafia BBM yang merugikan rakyat banyak,” tuturnya.
Lebih jauh, Amri menegaskan bahwa kehadiran Satgas nantinya diharapkan mampu menciptakan rasa aman, tertib, dan adil bagi masyarakat. “Kami percaya, jika Satgas benar-benar serius, kelangkaan BBM dapat diminimalisir. Masyarakat tidak lagi resah, dan potensi konflik sosial akibat antrian panjang bisa dicegah. Mari kita kawal bersama agar niat baik ini tidak berhenti hanya sebagai wacana,” pungkasnya. (*)
