HEALINESRIWIJAYA.COM
Bukittinggi –Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersama jajarannya , Badan Pernahanan Nasional (BPN) serta anggota DPRD setempat melakukan peninjauan dan memberikan perhatian serius terhadap musibah kebakaran yang melanda kawasan Tarok Dipo, kecamatan Guguk Panjang, Senin (4/5/2026).
Tampak hadir dalam peninjauan kebakaran yang melanda kawasan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, yang mendapat perhatian serius itu, selain Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias,. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri.,S.T.M.M, Anggot DPRD Kota Bukittinggi Nur Hasra,B.Sc, Kadis Sosial Roza Wahyuni.,SSTP.M.AP ,Kadis Damkar Kota Bukittinggi Joni Feri,AP.MM serta Lurah Tarok Dipo Nofriato, S.Sos.
Dalam kunjungan tersebut, Isman Yandri,ST.MT melihat langsung kondisi lapangan serta berinteraksi dengan warga yang terdampak musibah.
Kehadirannya tidak hanya memberikan dukungan moril, tetapi juga menegaskan komitmen Kantor Pertanahan dalam membantu masyarakat, khususnya terkait dokumen pertanahan yang hilang atau rusak akibat kebakaran.
Turut hadir dalam peninjauan itu Wali Kota Bukittinggi HRamlan Nurmatias, S.H., bersama jajaran instansi terkait lainnya. Pemerintah daerah bersama stakeholder bergerak cepat melakukan koordinasi guna mempercepat penanganan pascabencana, termasuk proses pendataan kerugian dan kebutuhan warga.
Isman Yandri menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan kembali dokumen pertanahan yang terdampak. Hal ini dinilai penting agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi pascakejadian.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengurus kembali dokumen pertanahan yang hilang. Prosesnya akan kami bantu dan percepat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan langkah-langkah penanganan terbaik, mulai dari pemulihan kondisi warga hingga dukungan administratif yang dibutuhkan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari sinergi antarinstansi dalam merespons bencana, sekaligus menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat saat menghadapi situasi sulit. Selain penanganan fisik, perhatian terhadap aspek administrasi seperti dokumen pertanahan juga menjadi fokus penting dalam upaya pemulihan pascakebakaran.(rdw/kmf)
