HEADLINESRIWIJAYA. COM
Bukittinggi: Pemerintah Kota Bukittinggi ingin upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di daerah ini dilakukan dengan memperkuat sinergi serta kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan Walikota Bukittinggi M Ramlan Nurmatias dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Walikota Ibnu Asis ketika membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bukittinggi, Selasa (21/10/2025) di Aula Balai Kota.
Dikatakan, pendekatan aksi konvergensi yang menekankan pentingnya keterpaduan program dan kegiatan antar perangkat daerah, lintas sektor serta pemangku kepentingan agar pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.
“Kita menyadari bahwa stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga isu multidimensi yang mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masa depan bangsa, “ujarnya
Wawako Ibnu Asis menyampaikan bahwa intervensi terhadap stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan seluruh elemen lainnya.
Tentunya, komponen itu membutuhkan komitmen, integrasi dan berkesinambungan ketika menyikapi upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kota Bukittinggi.
la menegaskan Kota Bukittinggi terus menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan nasional, dimana di tahun 2025 ini arahnya berfokus pada percepatan pencegahan dan penurunan stunting dengan memperhatikan prinsip partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, integritas, objektif dan terukur, sedangkan sebelumnya berfokus pada percepatan penurunan stunting semata.
“pemerintah berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi 14,4 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Nah, untuk Kota Bukittinggi berdasarkan SSGI tahun 2024 berada di angka 16,8 persen. Pencapaian ini berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 3,3 poin dari tahun sebelumnya, di 2023 berada di angka 20,1 persen, “tegasnya
la menambahkan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting di seluruh tingkatan serupa peningkatan kapasitas kader ( BKB, posyandu, TPK), melaksanakan program masyarakat (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting/GENTING), membuktikan intervensi yang lebih terarah dan berdampak nyata bagiKeluarga Risiko Stunting (KRS), pada akhirnya cita-cita bersama untuk mewujud “Kota Bukittinggi sebagai Kota Bebas Stunting” dapat terwujud.
Diketahui, pernyataan kepala daerah itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Bukittinggi yang berlangsung hari ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi Nauli Handayani yang menjadi Ketua Pelaksana rapat koordinasi itu menyebutkan kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan komitmen dan peran aktif dari tim sendiri di setiap tingkatan, sehingga dilakukan analisis situasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi sasaran, indikator dan permasalahan yang ada.
Kemudian, penguatan perencanaan yang terkoordinasi sehingga intervensi dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal serta berkelanjutan. Efektivitas pelaksanaan program dilakukan dengan kolaborasi para pemangku kepentingan yang sinergis. Pada akhirnya kinerja program itu diukur dan dinilai dengan monitoring dan evaluasi yang objektifkita menghadirkan peserta rapat koordinasi ini yakni Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bukittinggi tahun 2025, camat se-kota Bukittinggi, lurah se-kota Bukittinggi, PKB/PLKB se-Kota Bukittinggi.
“Kita juga menghadirkan narasumber yakni Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan materi berjudul mekanisme pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2025,” katanya. (rdw/rri).
