HEADLINESRIWIJAYA.COM
Jambi – Institusi perbankan kebanggaan daerah, Bank 9 Jambi, kini tengah dihantam badai kritik hebat yang melumpuhkan kredibilitasnya. Gelombang perlawanan tajam datang dari Gerakan Bersama Rakyat Kampus (GBRK), yang menilai bank plat merah tersebut telah kehilangan kompas moral dan profesionalisme. Dua skandal besar—alokasi dana CSR untuk jalan batubara dan bobolnya data nasabah oleh hacker—menjadi bukti otentik adanya pembusukan manajemen dari dalam
.
CSR Rp1,5 Miliar: “Pelacuran” Kebijakan Demi Memuluskan Eksploitasi
Aktivis mahasiswa dari GBRK menyoroti dengan tajam kebijakan Direksi Bank 9 Jambi yang menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp1,5 miliar hanya untuk menambal jalan yang rusak akibat angkutan batubara.
KETUA GBRK Rio Jodiansyah menyebut langkah ini sebagai bentuk “pelacuran kebijakan”. Dana yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin untuk beasiswa pendidikan atau modal UMKM, justru dijadikan “dana talangan” untuk menutupi dosa infrastruktur yang disebabkan oleh korporasi tambang raksasa.
”Ini adalah penghinaan intelektual. Bank 9 Jambi bukan lagi milik rakyat, tapi seolah menjadi ‘bendahara pribadi’ para oligarki batubara. Mengapa uang tabungan rakyat digunakan untuk memuluskan bisnis yang justru menyengsarakan rakyat di jalanan?” tegas Ketua GBRK.
Belum kering luka rakyat akibat skandal CSR, Bank 9 Jambi kembali mempermalukan diri dengan bobolnya sistem keamanan digital mereka. Data-data sensitif nasabah dikabarkan jatuh ke tangan peretas (hacker), menelanjangi privasi ribuan warga Jambi di pasar gelap internet.
Ketua GBRK rio jodiansyah menilai insiden ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kelalaian fatal. Mereka menyindir jargon “Digital Banking” yang sering dipamerkan bank tersebut sebagai retorika kosong.
Bank dinilai lebih sibuk bersolek dengan citra modernitas daripada berinvestasi pada sistem keamanan siber yang mumpuni.
Pembobolan ini dianggap sebagai bukti bahwa Bank 9 Jambi hanyalah “celengan retak” yang tidak lagi layak memegang amanah finansial masyarakat
Menyikapi rentetan musibah yang dianggap sebagai “buah dari salah kelola” ini, GBRK menuntut beberapa hal
Kami menuntut pencopotan seluruh jajaran Direksi yang menandatangani kebijakan CSR batubara. Jangan biarkan “antek oligarki” memimpin bank daerah!
Membuka seluruh aliran dana CSR secara telanjang agar rakyat tahu kemana saja keringat mereka disalurkan
Bank harus bertanggung jawab secara materil atas bocornya data nasabah yang memicu kerentanan terhadap tindak kriminal perbankan.
Pemerintah Provinsi Jambi selaku pemegang saham tetap bungkam, maka kepercayaan publik terhadap stabilitas keuangan daerah berada di ujung tanduk.
”Rakyat menabung untuk masa depan, bukan untuk membiayai kerusakan jalan pengusaha dan memberi makan para peretas!” pungkas rio. (*)
