HEADLINESRIWIJAYA.COM
Jambi – Dari hasil tim investigasi baru-baru ini, terlihat adanya dugaan pelanggaran atau tidak menerapkan regulasi tata ruang di Kota Jambi. Salah satunya terkait dengan bangunan dengan merek Restoran Gudhas Village yang terletak di Jl. H. Adam Malik No.191, Handil Jaya, Kecamatan Jelutung.
Pagar yang dibangun dari beton memunculkan pandangan adanya dugaan pelanggaran, dikarnakan pagar bangunan tersebut sangat dekat dengan jalan raya, hal ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pemilik terhadap peraturan yang berlaku.
Berdasarkan pengamatan, pagar tersebut didirikan hanya beberapa meter dari tepi jalan, berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2021, Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan serta memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki.
Namun, pagar di Restoran Gudhas Village yang diduga tampak melanggar ketentuan ini menjadi perhatian yang dapat berakibat serius bagi keselamatan publik. Selain jarak yang tidak memenuhi standar, tinggi pagar yang mencapai 2,5 meter juga berpotensi menghalangi pandangan pengendara dan pejalan kaki, yang dapat menyebabkan kecelakaan.
Investigasi ini dilakukan karena laporan warga sekitar yang juga mengaku bahwa gedung milik YL ini sangat banyak di kota jambi.
“kalau ditelusuri lebih dalam, ada beberapa gedung nya yang secara terang-terangan melanggar regulasi tata ruang kota jambi” ungkap salah satu warga yang tidak ingin disebutkan identitas nya pada rabu 16 oktober 2024.
Hal ini menciptakan pertanyaan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dugaan kuat muncul bahwa pemerintah seolah membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik Restoran Gudhas Village, yang dikenal dengan inisial YL, dan YL diketahui yang juga merupakan Ketua salah satu Yayasan yang juga bergerak di dunia Pendidikan.
Pihak berwenang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi belum memberikan komentar resmi mengenai temuan ini. Namun, pengabaian terhadap pelanggaran yang jelas dapat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum dan regulasi tata ruang di kota ini.
Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pemilik restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan, menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan tata ruang dan bangunan di Kota Jambi.
Tim investigasi akan terus memantau perkembangan situasi ini dan berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak berwenang mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menanggapi dugaan pelanggaran yang mencolok ini. Keberlangsungan penegakan regulasi tata ruang akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat Kota Jambi. (AM)
