HEADLINESRIWIJAYA.COM.
PALEMBANG – Dinas Pendidikan Sumsel memutuskan menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi, mengatakan penundaan pengaktifan aktivitas belajar mengajar di sekolah ini didasarkan pada saran dari berbagai pihak terkait di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumsel, Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan Sumsel, dan Satuan Tugas Tim Ahli dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
“Banyak masukan. Kalau bisa pelajaran tatap muka, dari tim ahli, ditunda.
Ditunda dalam pengertian dilengkapi betul persyaratan jika ingin membuka sekolah. Jangan terburu-buru,” katanya usai rapat persiapan rencana tetap muka Rencana Pembelajaran di Era New Normal Covid-19 di kantor Dinas Pendidikan Sumsel, Senin (28/12/2020).
Riza menyebutkan, jika memang sekolah ingin membuka sekolah harus menerapkan protokol kesehatan dan memastikan sarana prasarana yang memadai untuk pencegahan penularan kasus di sekolah.
Selain itu, harus pula ada izin tertulis dari orangtua sebagai wali murid.
“Misal sarana prasarana belum memadai belum diperkenankan PTM tapi PJJ yang sifatnya inovatif untuk mengurangi dampak PJJ yang menyebabkan anak stres belajar,” ujar dia.
Tak hanya itu, sekolah juga harus mempertimbangkan dampak lain sehingga tidak menimbulkan klaster baru yang kemungkinan bukan berasal di lingkungan sekolah tapi saat pergi dan kepulangan.
Aktivitas di sekolah pun dibatasi maksimal hanya tiga jam saja tanpa adanya jam istirahat.
Siswa pun dilarang jajan di kantin sekolah dan diminta membawa makanan sendiri.
Dia menekankan, sistem belajar antara daring dan luring harus paralel selama masa pandemi Covid-19.
Sekolah wajib memberitahukan pembagian sistem luring dan daring berdasarkan sistem sif kepada siswa dan orang tua.
“Semua harus koordinasi. Jika PTM harus memenuhi syarat, mulai dari sanitasi dan infrastruktur lainnya.
Pihak sekolah harus perhatikan siswa secara detil soal komorbid. Intinya pada jangan terburu-buru,” tambah dia.
Menurut Riza, khusus Palembang, telah resmi menunda pembukaan sekolah sebab 98 persen tidak setuju untuk tatap muka karena Palembang merupakan daerah zona merah.
Namun, kabupaten lain berdasarkan keputusan menteri diperbolehkan membuka sekolah.
“Bicara Sumsel lihat zona reliable. Yang terpenting pihak sekolah mempersiapkan betul prokes secara terinci, ada pengawas sebagai pengontrol, kalau mau buka sekolah,” jelas dia.
Ahli Epidemiologi Universitas Sriwijaya, Iche Andriany Liberty, menilai penundaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekolah di Sumsel merupakan keputusan yang tepat karena saat ini penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi.
“Memang ini sebenarnya dari tim Epidemiologi dan kesehatan masyarakat, IDI, IDAI juga memiliki pandangan yang sama menurut kami masih sangat berisiko.
Parameter pandemi belum terkendali belum saatnya tatap muka.
Berdasarkan data, pada 22 Desember saja kasus Covid-19 di Sumsel menembus angka 11.007 kasus.
Di sisi lain, positivity rate di Sumsel belum mencapai 5 persen atau per 28 Desember masih di angka 25,93 persen.
“Positivity rate masih sangat tinggi. Target di bawah 5 persen. Kalau 1.000 kasus selama 12 hari atau pada 10-22 Desember atau sebelumnya 22 November hingga 9 Desember terjadi percepatan peningkatan kasus,” terang Iche.
Menurut dia, rencana pembukaan sekolah di kabupaten dan kota di Sumsel selain mempertimbangkan tingkat risiko juga melihat kondisi geografis daerah yang memiliki kendala sumber belajar.
“Kalau memang tidak ada kasus aktif tidak terjadi selama dua Minggu, dengan pengawasan ketat dan pertimbangan yang matang silakan koordinasi dengan satgas dan dinas kesehatan,” ujar dia.
Iche menegaskan, untuk tiga kota di Sumsel yang kasus aktifnya cenderung mengalami peningkatan seperti Palembang, Lubuklinggau dan Prabumulih harus mempertahankan sistem pembelajaran daring.
“Kalau memang mau buka sekolah, monggo, tetapi harus dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi siswa kita.” tegasnya.(*)
